Tingkatkan Kesadaran Akses Informasi: FISIP UHO dan KI Sultra Jalin Nota Kesepahaman
KENDARI – Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) dan Komisi Informasi (KI) Sulawesi Tenggara (Sultra) kini telah menjalin nota kesepahaman yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan kuliah umum di Aula Bahtiar FISIP pada Senin, 13 Mei 2024.
Dekan FISIP UHO, Prof Eka Suaib mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang pentingnya informasi khususnya terhadap mahasiswa. FISIP UHO saat ini sebagai bagian dari badan layanan publik berkomitmen untuk transparansi dan akses informasi yang mudah salah satunya dengan mempublikasikan seluruh kegiatan kampus.
“Semua informasi saat ini terbuka, mudah diakses, dan memberikan pelayanan yang baik. Kami saat ini menyediakan website agar seluruh kegiatan akademik dapat diketahui luar kampus,”katanya saat memberikan sambutan.
Kerja sama tersebut mencakup beberapa aspek yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ada dua Program Studi Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik yang relevan dengan misi KI Sultra.
Wakil Ketua KI Sultra, Sukriyaman, menyoroti pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang kritis dan proaktif dalam memperjuangkan akses informasi publik. Mahasiswa diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik dan memastikan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama.
Ia menyebutkan,jika ada masyarakat meminta informasi kepada Badan Publik, tetapi tidak dilayani dapat melaporkan hal tersebut kepada KI Sultra dengan syarat membawa kartu tanda penduduk.
“Ketika masyarakat meminta laporan ke Badan Publik dalam waktu 10 hari belum ada tanggapan, maka masyarakat harus menyurat dengan pernyataan keberatan informasi belum diberikan. Prosedurnya dalam waktu 7 hari tidak diberikan, maka harus menunggu sampai 30 hari dan melaporkan kembali kepada Komisi Informasi dengan pernyataan permohonan sengketa informasi,” katanya.
Menurut Sukriyaman, laporan masyarakat yang diadukan kepada KI Sultra didominasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
